BUKU TAMU
ISI BUKU TAMU
Main Menu
Home
Visi & Misi Gubernur
ViSi & Misi Dinkes
Forum Diskusi
Info Jamkesmas
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Prov.Kaltim
Forum Diskusi Kesehatan
BANK DATA
BANK DATA KESEHATAN
LINK RS
RSUD AW.Syahranie Smd
RS Atma Husada Mahakam Smd
RSUD Malinau
LINK WEBSITE
LINK KAB./KOTA
LINK KESEHATAN
LINK UPTD
AKPER PROV. KALTIM
Berita Daerah
Berita Kutai Kartanegara
Berita Balikpapan
Berita Berau
Berita Samarinda
Berita Bontang
Berita Kutai Barat
Berita Nunukan
Berita Malinau
Berita Paser
Berita Bulungan
Berita Penajam Paser Utara
Berita Tarakan
Berita Kutai Timur
LINK INTRANET
INTRANET DINKESKALTIM
Events Calendar
« < July 2010 > »
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« < August 2010 > »
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Login Form





Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar
Related Items
DOCman Category
Jumat, 30 Juli 2010
Home

10 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KALTIM  == 1. Atasi pengangguran, karena di Kaltim jumlah angkatan kerja, dengan jumlah lapangan pekerjaan masih belum seimbang. ==  2. Pembangunan infrastruktur perekonomian, terutama jalan, jembatan dan pelabuhan. Jalan trans Kalimantan perlu segera dituntaskan. Begitu pula pembangunan jalan kabupaten/kota. == 3. Pelaksanaan komitmen untuk mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20 persen (di luar gaji dan kesejahteraan guru), pencanangan wajib belajar 12 tahun serta pendidikan gratis.   == 4 . Penanganan banjir yang melanda Kota Samarinda, Balikpapan, dan kota-kota lainnya, terutama sepanjang Daerah Aliran Sungai Mahakam. ==  5. Pemberdayaan ekonomi rakyat semakin ditingkatkan, terutama memperhatikan pada sektor riil, sektor informal dan UKM. Begitu pula perlunya mengurangi keterbatasan akses permodalan.  == 6. Peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kesejahteraan PNS / TNI dan Polri. == 7. Penyelesaian krisis energi, mengurangi ketimpangan antara ketersediaan tenaga listrik dengan kebutuhan tenaga listrik. == 8. Kemandirian/kecukupan pangan dalam rangka ketahanan pangan.   == 9. Pembangunan kawasan wilayah perbatasan, kawasan pedalaman dan daerah terpencil. Satu hal yang perlu terobosan khusus, mengingat tingkat kemajuan yang dicapai pada saat ini relatif lambat. == 10. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan memperbaiki iklim investasi.           
Perdebatan Soal Puyer Tidak Pada Substansinya
Ditulis Oleh admin   
Senin, 16 Pebruari 2009
ImageJAKARTA -Polemik soal obat puyer kini menghangat di kalangan medis dan masyarakat. Namun, perdebatan yang terjadi tidak pada substansinya. Hal tersebut dilontarkan Dr Widodo Judarwanto SpA dari Klinik Alergi Anak Rumah Sakit Bunda Jakarta. Bahkan menurutnya, kontroversi yang ditakutkan tidak hanya dialami oleh pengguna puyer, tetapi juga pada pengguna obat sediaan lainnya. Ketakutan terhadap obat puyer juga bukan disebabkan karena obat itu sendiri, melainkan karena adanya kelemahan pengetahuan dokter atau ketrampilan apoteker dalam menyajikan puyer.
"Tampaknya kontroversi yang timbul dalam penggunaan puyer ternyata bila disimak dengan cermat tidak pada substansinya," ujar dia.

Widodo merangkum beberapa hal mengenai kontroversi yang mencuat. Kontroversi itu telah disampaikan para klinisi dalam forum seminar maupun opini di media massa, sebagaimana berikut:

1. Menurunnya kestabilan obat, karena obat-obatan yang dicampur punya kemungkinan berinteraksi satu sama lain.

Sebenarnya bila dicermati interaksi obat tidak hanya pada pemberian puyer pemberian sediaqn kapsul atau sirup mempunyai risiko interaksi obat satu dengan yang lain. Dokter dibekali ilmu farmasi tentang masalah interaksi dan kestabilan obat. Kalaupun ada interaksi obat mungkin, dokter sudah memperhitungkan hal tersebut tidak terlalu berbahaya. Bila dokter tidak memahami farmakoterapi dari suatu jenis obat, sebaiknya dokter tidak menuliskan resep obat baik puyer maupun sirup.

2.
Pemberian puyer berisiko terjadi pemberian polifarmasi.

Sebenarnya penggunaan polifarmasi bisa juga terjadi pada penggunaan obat kapsul dan sirup. Seorang dokter ada juga yang meresepkan berbagai macam botol sirup dalam satu kali pemberian. Bahkan seorang ibu sempat mengeluh ketakutan karena anaknya dalam sekali berobat diberikan sekaligus 6 botol sirup. Padahal dalam satu botol sirup itu juga kadang terdiri dari dua atau lebih kandungan obat.

Pengalaman lain beberapa penderita yang berobat di luar negeri khususnya Singapura, penderita memang tidak mendapatkan puyer tetapi membawa segepok obat sirup dan kapsul kalo dijumlah lebih dari 7 macam. Masalah pemberian polifarmasi ini juga tergantung knowledge dan pengalaman dokter.

3.
Sulitnya mendeteksi obat mana yang menimbulkan efek samping.

Karena berbagai obat digerus jadi satu dan terjadi reaksi efek samping terhadap pasien, akan sulit untuk melacak obat mana yang menimbulkan reaksi. Hal ini juga tidak akan terjadi, karena dalam penulisan obat puyer pasien dapat meminta kopi resep dari apoteker atau apotek tempat pembelian obat. Di puskesmas memang menjadi masalah karena seringkali tidak disertai kopi resep, tetapi bila pasien meminta hal itu pasti akan diberikan oleh dokter yang memberikan di psukesmas. Adalah sesuatu yang tidak etis bila dokter tidak mau memberikan kopi resepnya.

4.
Pembuatan puyer dengan cara digerus atau diblender, sehingga akan ada sisa obat yang menempel di alatnya.

Hal itu wajar terjadi, dalam ilmu meracik obat itu sudah diperhitungkan dengan menambah sekian persen untuk kemungkinan hal tersebut. Kalaupun ada kekurangan dan kelebihannya sebenarnya hanya dalam jumlah kecil yang tidak terlalu bermakna, kecuali pada obat tertentu. Dalam pemakaian obat sirup pun pasti wajar bila kelebihan atau kekurangan, seperti terjadi sisa sedikit sewaktu memberikan obat dalam sendok sirupnya atau kelebihan sedikit dalam menuang obat dalam sendok.

Bahkan seorang peneliti pernah melaporkan bahwa sekitar 20 persen obat paten ternyata sewaktu diteliti lebih cermat sering membulatkan jumlah dosis seperti yang tercantum dalam kemasannya, dengan kata lain tidak sesuai dengan kandungan yang ada, seperti pseudoefedrin yang seharusnya dikapsul 17 mg dibulatkan menjadi 20 mg.

5.
Proses pembuatan obat itu harus steril, sedangkan pembuatan puyer tidak steril atau sering ada sisa dan bekas obat puyer sebelumnya.

Memang dalam penyajian dan penyediaan obat harus higienis dan bersih, dan itu sudah merupakan prosedur tetap yang harus dilakukan oleh semua apoteker. Bila apoteker tidak melakukan prosedur peyajian obat tidak baik dan benar, akan melanggar prosedur tetap yang sudah ada.

Meskipun demikian, dalam penyediaan obat oral tidak harus super-steril seperti penyediaan obat suntik. Obat oral mungkin relatif sama seperti penyajian makanan lain yang masuk ke mulut, beda dengan obat injeksi yang harus melalui pembuluh darah yang harus sangat steril.

6.
Bisa jadi obatnya sudah rusak sebelum mencapai sasaran karena proses penggerusan.

Masalah tersebut sebenarnya masalah knowledge (pengetahuan) dan keterampilan dokter Hal itu juga tidak akan terjadi karena dokter sudah diberikan ilmu farmasi bahwa terdapat beberapa obat yang tidak boleh digerus. Kalaupun ada yang tidak boleh digerus tapi digerus, mungkin tidak membahayakan tetapi hanya membuat khasiat obat tidak optimal.

7.
Dosis yang berlebihan karena dokter tidak mungkin hapal setiap merek obat. Jadi akan ada kemungkinan dokter meresepkan 2 merek obat yang berbeda, namun kandungan aktifnya sama.

Hal seperti ini juga sebenarnya masalah knowledge (pengetahuan) dan ketrampilan dokter. Setiap dokter tidak boleh menuliskan resep obat bila tidak hapal dosis dan merek obatnya. Kekawatiran inipun juga terjadi pada penulisan resep sediaan sirup.

8. 
Kesalahan dalam peracikan obat.

Bisa jadi tulisan dokter tidak terbaca oleh apoteker, sehingga bisa membuat salah peracikan. Hal inipun juga terjadi pada sediaan sirup. Penulisan dokter tidak jelas memang sering terjadi, dalam hal ini apoteker harus menanyakan lagi kepada dokter.

Dia menambahkan, kontroversi ilmiah harus berdasarkan bukti dan fakta ilmiah ataupun paling tidak hasil rekomendasi dari institusi yang kredibel seperti WHO (World Health Organization), CDC (Centers for Disease Control), AAP American Academy of Pediatrics, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) atau IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia).

"Sebenarnya masalah ini bukan konsumsi publik, tetapi seharusnya menjadi topik bahasan di kalangan intern dokter," pungkasnya.

(nov)

Sumber : okezone.com 13/2/2009

(Husairi)

 
< Sebelumnya   Berikutnya >
STATISTIK PENGUNJUNG
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini709
mod_vvisit_counterKemarin1485
mod_vvisit_counterMinggu Ini5887
mod_vvisit_counterBulan Ini43124
mod_vvisit_counterKeseluruhan260564
Aplikasi Online
Sistim Informasi Bencana
SIPNAP
SIM Jamkesmas (baru)
SPM ONLINE
Pelayanan Informasi Obat
Pedoman
Buku Konsil Kedokteran Indonesia
Pedoman Pengobatan Dasar
Pedoman TB
Daftar Obat Esensial Nasional
JUKNIS DAK 2009
Pharmaceutical Care
Manual P2M
RISKESDAS 2007 KALTIM
RISKESDAS 2007 Nasional
SKN 2009 (New)
RPJPK 2005-2025
Peraturan Bid. Kesehatan
Permenkes 741 (SPM)
Permenkes 512 (Praktek)
Permenkes 267
Materi Pertemuan
Materi Pertemuan
Info Kesehatan
Info Kesehatan
Sekilas Informasi
10 PRINSIF TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK                            1. PARTISIPASI  MENDORONG SETIAP WARGA UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN, YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASYARAKAT BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG.  2. PENEGAKKAN HUKUM MEWUJUDKAN ADANYA PENEGAKKAN HUKUM YANG ADIL BAGI SEMUA PIHAK TANPA PENGECUALIAN, MENJUNJUNG TINGGI HAM DAN MEMPERHATIKAN NILAI - NILAI YANG HIDUP DALAM MASAYARAKAT 3. TRANSPARANSI MENCIPTAKAN KEPERCAYAAN TIMBAL BALIK ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT MELALUI PENYEDL4AN INFORMASI DAN MENJAMIN KEMUDAHAN DI DALAM MEMPEROLEH INFORMASI YANG AKURAT DAN MEMADAI 4. KESETARAAN MEMBERI PELUANG YANG SAMA BAGI SETIAP ANGGOTA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAANNYA 5. DAYA TANGKAP MENINGKATKAN KEPEKAAN PARA PENYELENGGARA PEMERINTAH TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT TANPA TERKECUALI 6. WAWASAN KE DEPAN MEMBANGUN DAERAH BERDASARKAN VISI DAN STRATEGI YANG JELAS DAN MENGIKUTSERTAKAN WARGA DALAM SELURUH PROSES PEMBANGUNAN, SEHINGGA WARGA MERASA MEMILIKI DAN IKUT BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEMAJUAN DAERAHNYA 7. AKUNTABILITAS MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM SEGALA BIDANG YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASYARAKAT 8. PENGAWASAN MENINGKATKAN DAYA PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DENGAN MENGUSAHAKAN KETERLIBATAN SWASTA DAN MASYARAKAT LUAS 9. EFISIANSI DAN EFEKTIFITAS MENJAMIN TERSELENGGARANYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN SUMBER DAYA YANG TERSEDIA SECARA OPTIMAL DAN BERTANGGUNGJAWAB 10. PROFESIONALISME MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN MORAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN AGAR MAMPU MEMBERI PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT, TEPAT DENGAN BIAYA YANG TERJANGKAU




GALERI PHOTO
KONTAK PEMBACA
Nama:

Pesan:

Polls
Bagaimana Tampilan Website Ini
 
Siapa Yang Online
: Home :: Visi & Misi Gubernur :: ViSi & Misi Dinkes :: Forum Diskusi :: Info Jamkesmas :: Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Prov.Kaltim :: Forum Diskusi Kesehatan :
Advertisement