BUKU TAMU
ISI BUKU TAMU
Main Menu
Home
Visi & Misi Gubernur
ViSi & Misi Dinkes
Forum Diskusi
Info Jamkesmas
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Prov.Kaltim
Forum Diskusi Kesehatan
BANK DATA
BANK DATA KESEHATAN
INDIKATOR KESEHATAN DALAM PETA
LINK RS
RSUD AW.Syahranie Smd
RS Atma Husada Mahakam Smd
RSUD Malinau
LINK WEBSITE
LINK KAB./KOTA
LINK KESEHATAN
LINK UPTD
AKPER PROV. KALTIM
Berita Daerah
Berita Kutai Kartanegara
Berita Balikpapan
Berita Berau
Berita Samarinda
Berita Bontang
Berita Kutai Barat
Berita Nunukan
Berita Malinau
Berita Paser
Berita Bulungan
Berita Penajam Paser Utara
Berita Tarakan
Berita Kutai Timur
LINK INTRANET
INTRANET DINKESKALTIM
Events Calendar
« < September 2010 > »
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Login Form





Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar
Related Items
DOCman Category
Sabtu, 11 September 2010
Home

10 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN KALTIM  == 1. Atasi pengangguran, karena di Kaltim jumlah angkatan kerja, dengan jumlah lapangan pekerjaan masih belum seimbang. ==  2. Pembangunan infrastruktur perekonomian, terutama jalan, jembatan dan pelabuhan. Jalan trans Kalimantan perlu segera dituntaskan. Begitu pula pembangunan jalan kabupaten/kota. == 3. Pelaksanaan komitmen untuk mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20 persen (di luar gaji dan kesejahteraan guru), pencanangan wajib belajar 12 tahun serta pendidikan gratis.   == 4 . Penanganan banjir yang melanda Kota Samarinda, Balikpapan, dan kota-kota lainnya, terutama sepanjang Daerah Aliran Sungai Mahakam. ==  5. Pemberdayaan ekonomi rakyat semakin ditingkatkan, terutama memperhatikan pada sektor riil, sektor informal dan UKM. Begitu pula perlunya mengurangi keterbatasan akses permodalan.  == 6. Peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kesejahteraan PNS / TNI dan Polri. == 7. Penyelesaian krisis energi, mengurangi ketimpangan antara ketersediaan tenaga listrik dengan kebutuhan tenaga listrik. == 8. Kemandirian/kecukupan pangan dalam rangka ketahanan pangan.   == 9. Pembangunan kawasan wilayah perbatasan, kawasan pedalaman dan daerah terpencil. Satu hal yang perlu terobosan khusus, mengingat tingkat kemajuan yang dicapai pada saat ini relatif lambat. == 10. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan memperbaiki iklim investasi.           
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT GENERIK
Ditulis Oleh admin   
Senin, 08 Pebruari 2010
Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam menyalurkan Obat Generik kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya harus menggunakan Harga Neto Apotek (HNA) plus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai harga patokan tertinggi. Tetapi dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan obat generik, pabrik obat dan/atau PBF dapat menambahkan biaya distribusi  maksimum sebesar 5% untuk Regional I-II, 10% untuk Regional III dan 20% untuk Regional IV.
 

Ketentuan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Harga Obat Generik. Ini merupakan implementasi program 100 Hari Kementerian Kesehatan. Dalam 100 Hari  terdapat 4 program diantaranya peningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs (Millenium Development Goals). Salah satu diantara 4 rencana aksinya adalah penetapan HET Obat Generik.

Apotek, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya yang melayani penyerahan obat generik harus menggunakan HET sebagai harga patokan tertinggi dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan HNA + PPN adalah harga jual pabrik obat dan/atau PBF kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya. Sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga jual Apotek, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.

Regionalisasi I meliputi provinsi : DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung dan Banten. Regional II meliputi provinsi : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Barat. Regional III meliputi provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Sedangkan Regional IV meliputi provinsi : Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri No. 302/Menkes/SK/III/2008 tentang Harga obat generik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jenis obat obat generik yang ditetapkan dalam keputusan ini meliputi 453 item. Sebagai contoh, ACT (Artesunate tablet 50 mg + Amocliaquine anhydrida tablet 200 mg kemasan 2 blister @ 12 tablet/kotak harga  HNA + PPN sebesar Rp 33.000,- , sedangkan harga  HET adalah Rp 41.250,-. Aluminium Hidroksida 200 mg, Magnesium Hidroksida 200 mg, kemasan btl 1000 tablet kunyah HNA+PPN sebesar Rp 30.530,-, HETnya Rp 38.163,-. Antasida DOEN 1 tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg, Magnesium Hidroksida 200 mg, kotak 10x10 tablet kunyah harga HNA+PPN sebesar Rp 9,117,-, sedangkan HETnya Rp 11.396,-. Antimigren : Ergotamin Tartrat 1 mg + Kofein 50 mg kemasan btl 100 tablet harga HNA+PPN Rp 10.280,- dan HET sebesar Rp 12.850,-. Diazepam tablet 2 mg, kemasan btl 1000 tablet harga HNA+PPN sebesar Rp 19.800,- dan HETnya sebesar Rp 24.750,-.

 
< Sebelumnya   Berikutnya >
STATISTIK PENGUNJUNG
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini287
mod_vvisit_counterKemarin303
mod_vvisit_counterMinggu Ini1303
mod_vvisit_counterBulan Ini2396
mod_vvisit_counterKeseluruhan271756
Aplikasi Online
Sistim Informasi Bencana
SIPNAP
SIM Jamkesmas (baru)
SPM ONLINE
Pelayanan Informasi Obat
Pedoman
Buku Konsil Kedokteran Indonesia
Pedoman Pengobatan Dasar
Pedoman TB
Daftar Obat Esensial Nasional
JUKNIS DAK 2009
Pharmaceutical Care
Manual P2M
RISKESDAS 2007 KALTIM
RISKESDAS 2007 Nasional
SKN 2009 (New)
RPJPK 2005-2025
Peraturan Bid. Kesehatan
Permenkes 741 (SPM)
Permenkes 512 (Praktek)
Permenkes 267
Materi Pertemuan
Materi Pertemuan
Info Kesehatan
Info Kesehatan
Sekilas Informasi
10 PRINSIF TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK                            1. PARTISIPASI  MENDORONG SETIAP WARGA UNTUK MEMPERGUNAKAN HAK DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN, YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASYARAKAT BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG.  2. PENEGAKKAN HUKUM MEWUJUDKAN ADANYA PENEGAKKAN HUKUM YANG ADIL BAGI SEMUA PIHAK TANPA PENGECUALIAN, MENJUNJUNG TINGGI HAM DAN MEMPERHATIKAN NILAI - NILAI YANG HIDUP DALAM MASAYARAKAT 3. TRANSPARANSI MENCIPTAKAN KEPERCAYAAN TIMBAL BALIK ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT MELALUI PENYEDL4AN INFORMASI DAN MENJAMIN KEMUDAHAN DI DALAM MEMPEROLEH INFORMASI YANG AKURAT DAN MEMADAI 4. KESETARAAN MEMBERI PELUANG YANG SAMA BAGI SETIAP ANGGOTA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAANNYA 5. DAYA TANGKAP MENINGKATKAN KEPEKAAN PARA PENYELENGGARA PEMERINTAH TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT TANPA TERKECUALI 6. WAWASAN KE DEPAN MEMBANGUN DAERAH BERDASARKAN VISI DAN STRATEGI YANG JELAS DAN MENGIKUTSERTAKAN WARGA DALAM SELURUH PROSES PEMBANGUNAN, SEHINGGA WARGA MERASA MEMILIKI DAN IKUT BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEMAJUAN DAERAHNYA 7. AKUNTABILITAS MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM SEGALA BIDANG YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASYARAKAT 8. PENGAWASAN MENINGKATKAN DAYA PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DENGAN MENGUSAHAKAN KETERLIBATAN SWASTA DAN MASYARAKAT LUAS 9. EFISIANSI DAN EFEKTIFITAS MENJAMIN TERSELENGGARANYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN SUMBER DAYA YANG TERSEDIA SECARA OPTIMAL DAN BERTANGGUNGJAWAB 10. PROFESIONALISME MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN MORAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN AGAR MAMPU MEMBERI PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT, TEPAT DENGAN BIAYA YANG TERJANGKAU




GALERI PHOTO
KONTAK PEMBACA
Nama:

Pesan:

Polls
Bagaimana Tampilan Website Ini
 
Siapa Yang Online
Saat ini ada 6 tamu online
: Home :: Visi & Misi Gubernur :: ViSi & Misi Dinkes :: Forum Diskusi :: Info Jamkesmas :: Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Prov.Kaltim :: Forum Diskusi Kesehatan :
Advertisement